Tony Rosyid: SBY Bukan 'Bapak Plin Plan'

OPINI - Anies harus gagal nyapres. Ini harga mati. Tidak boleh ada celah sedikitpun bagi Anies untuk nyapres. Segala upaya all out akan dilakukan untuk penjegalan. At all cost.

Mulai strategi pembusukan (stigma gagal kerja dan dapat dukungan dari kelompok radikal), penundaan pemilu, hingga upaya kriminalisasi, tidak cukup berhasil. Tiga partai pada akhirnya membentuk Koalisi Perubaham untuk Persatuan (KPP) dan sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Baca juga: Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Solok Gelar Siaga Pengawasan

Gagal menjadikan Anies sebagai obyek operasi, maka strategi beralih ke partai pengusung. Kali ini tiga partai koalisi digarap. Nasdem ditekan. Para menteri terancam jika Nasdem tetap mengusung Anies. Surya Paloh, ketum Nasdem kekeuh. Tetap tegak menghadapi semua ancaman. Akhinya, prahara pun menimpa Johnny G Plate. Ini baru babak awal. Kemungkinan masih ada babak-babak berikutnya. Prof. Denny Indrayana sudah mulai sedikit membuka episode berikutnya 

PKS juga dioperasi melalui seorang menteri. Dibujuk dan dirayu dengan segala tawaran yang menggiurkan. Disiapkan logistik cukup besar dan dijanjikan penggelembungan suara. Dahsyat. Infonya, ada delapan persen suara hasil nyopet yang bisa dibagi-bagikan, termasuk kepada PKS, asal PKS mau cabut dukungan kepada Anies Baswedan. PKS jawab dengan tegas, tidak! Sekali tidak, tetap tidak. PKS sudah terbiasa berpuasa dari semua tawaran dan bujukan. Dalam konteks ini, kita patut apresiasi terhadap PKS yang tetap istiqamah dan berkomitmen pada nilai-nilai etis dalam berdemokrasi. Tidak banyak partai mampu bersikap seperti PKS di tengah kebutuhan pragmatisme yang lagi marak di dunia politik akhir-akhir ini.

Baca juga: KPU Kabupaten Solok Gelar Sosialisasi Tata Cara Pencalonan, Dapil, dan Alokasi Kursi DPR/DPRD Pemilu 2024

Sementara Demokrat, partainya terancam dicopet. Ini istilah Romahurmuzi (Romy) yang sangat populer. Tepatnya diambil alih melalui PK di pengadilan. Tapi, nampaknya gagal juga. Gelombang perlawanan mulai membesar jika PK tetap dipaksakan untuk memberikan Demokrat ke Moeldoko. Langkah mundur seperti sedang diatur.

Strategi pun akhirnya diubah. Gagal dengan kekerasan, pola berganti dengan persuasif. Demokrat mulai didekati. Tawarannya jadi cawapres. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dimasukkan dalam nominasi sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Dahsyat sekali. Mengejutkan? Tidak juga. Pola ini sudah terbaca sejak awal. Bagi analis politik, manuver ini gampang ditebak.

Baca juga: Ingin Berkontribusi Membangun Ranah Minang, H. Suherman Pengusaha Sukses Asal Kabupaten Tanah Datar Resmi Menjadi Caleg DPR-RI Dari Partai Nasdem

Tawaran jadi cawapres Ganjar bisa jadi itu bujuk rayu. Bisa juga jebakan. Menjebak Demokrat keluar dari KPP, setelah itu dibiarkan terkatung-katung jadi gelandangan politik. Masih ingat, seorang pejabat tinggi diminta keluar dari parpolnya, sekarang nasibnya gak jelas. Lontang lantung tanpa punya tempat berlabuh. Korban PHP. Akankah ini juga akan menimpa Demokrat?

Cawapres itu rayuan menggiurkan dan dahsyat. Tawaran cawapres buat AHY adalah sebuah mimpi yang selama ini ditunggu. Boleh jadi sekaligus dengan paket logistiknya. Siapa yang tidak tertarik. Sementara di KPP, belum tentu AHY dapat jatah cawapres, apalagi logistik. Maka, tawaran menjadi cawapres Ganjar yang jelas tiket dan logistiknya akan jauh lebih lezat.

Baca juga: Eddy Syarif: Keresahan Rakyat

Demokrat sedang diuji imannya. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY sedang diuji komitmennya. Apakah akan tetap mempertahankan apa yang telah ditandatangani dalam "Piagam Mengusung Anies Baswedan"? Atau malah menerima tawaran jadi cawapres Ganjar dan meninggalkan KPP?

Dalam politik, pragmatisme seringkali menjadi pilihan parpol, bahkan politisi. Tetapi, ini memilik risiko, terutama untuk jangka panjang. Apa risiko itu? Pertama, pengkhianatan akan menjadi rekam jejak yang terus diingat dan dicatat oleh publik di sepanjang sejarah. Penghianatan memaksa siapapun untuk selalu waspada terhadapnya. Tidak saja waspada untuk antisipasi terhadap penghianatannya, tapi juga adu cepat untuk berkhianat lebih dahulu. Tidak ada yang lebih risau dari hidup bersama para pengkhianat.

Baca juga:   Wawako Solok Ramadhani Hadiri Pelantikan PPK Pemilu 2024

Kedua, pengkhianatan akan merusak elektabilitas. Konstituen ideologis dan emosional (primer) partai akan terus tergerus. Ini akan membuat partai semakin rapuh.

Belajar dari PKS, karena konsistensinya, partai terus mengalami pertumbuhan jumlah pemilih. Sudah menjadi hukum sosial, siapa yang berpegang teguh pada komitmen, ia akan mendapat empati dan energi positif dari pemilih. Sebaliknya, siapa yang berkhianat, lambat laun tapi pasti akan ditinggalkan konstituennya. 

Ketiga, risiko dikhianati. Masuk perangkap dengan menerima AHY jadi cawapres Ganjar, dan di ujung bisa diganti dengan nama cawapres lainnya. Siapa yang bisa menjamin? Gak ada! Kalau ini terjadi, akan jauh lebih menyakitkan bagi Demokrat.

Bisa dibayangkan jika Demokrat pada akhirnya menerima tawaran PDIP, maka ini bisa jadi akan menjadi kehancuran yang kedua kalinya bagi Demokrat. Kehancuran pertama saat Demokrat dilanda korupsi oleh sejumlah kadernya. Kehancuran kedua jika Demokrat berkhianat terhadap komitmennya terhadap KPP.

Demokrat tentu sudah matang dalam berdemokrasi. SBY tahu apa yang terbaik buat masa depan Demokrat dan anaknya. Bermain-main dengan komitmen yang disaksikan seluruh rakyat Indonesia, ini bisa menjadi lonceng kehancuran. Sebaliknya, tetap teguh dalam komitmen, ini akan menjadikan Demokrat berangsur kokoh dan berpotensi semakin tumbuh secara bertahap karena membesarnya simpati rakyat.

Baca juga:  Bawaslu Kota Solok Laksanakan Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih Pemilu 2024

Penolakan Demokrat terhadap tawaran PDIP akan menegaskan suatu sikap bahwa SBY tegas, berintegritas dan tidak plin plan. SBY akan terhindar dari stigma presiden yang hanya memikirkan putranya. SBY adalah seorang negarawan yang lebih mengutamakan nilai sebuah komitmen dan etika dalam berdemokrasi.

Respon atas tawaran PDIP terhadap AHY pada akhirnya akan menegaskan "secara final" siapa SBY yang sesungguhnya. 

Merdeka!

Purwokerto, 11 Juni 2023

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Baca juga: Triati: Ketertiban Administrasi Untuk Maksimalkan Pencegahan dan Pengawasan