Hindari Pengawasan Masyarakat, Kadis dan Kontraktor Proyek Jalan Medan Baik - Padang Panjang Tidak Jelaskan Volume dan Mutu Pekerjaan di Papan Proyek

INDONESIASATU.CO.ID:

KAMBANG - Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah harusnya membawa kegembiraan bagi masyarakat, tapi lain halnya dengan Proyek Peningkatan Jalan Medan Baik - Padang Panjang, Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Proyek peningkatan jalan ini malah menimbulkan kecurigaan. Masyarakat Medan Baik - Padang Panjang sebagai pengguna jalan yang dibangun dari uang rakyat itu malah tidak tahu sama sekali tentang berapa panjang jalan yang mau dibangun, dan seperti apa kualitas jalan jadinya nanti.

"Sepertinya Kadis PUPR dan Kontraktor Pelaksana CV Linjuang Sakti ini sedang main kucing-kucingan dengan masyarakat tentang pembangunan jalan ini," ujar seorang pengguna jalan yang sedang lewat saat Journalist.ID meninjau di lokasi proyek.

"Lihat saja papan proyeknya, cuma mencantumkan Dana pembangunan sebesar Rp.699.087.000, hampir tujuh ratus juta rupiah, dan lama pengerjaan 80 puluh hari kelender, itu saja, tapi kita tidak dapat informasi berapa panjang jalan yang mau dibangun, dan seperti apa spesifikasi jalan yang hendak direalisasikan kita tidak dikasih tahu, pantas dong kita curiga kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam proyek ini," tegasnya, namun enggan disebutkan namanya.

Kadis PUPR, Era Sukma Munaf saat dihubungi lewat telpon untuk konfirmasi tentang spesifikasi teknis jalan yang dikerjakan oleh CV Linjuang Sakti ini selalu berada dalam keadaan tidak bisa dihubungi. Sementara itu kontraktor pelaksana CV Linjuang Sakti juga berperilaku sama, sama-sama menghindar untuk dikonfirmasi. 

Dengan tidak adanya transparansi informasi tentang Proyek Peningkatan jalan ini, maka setidaknya Kadis PUPR dan Kontraktor pelaksana sudah melanggar beberapa Undang-undang yang berlaku di negara ini. Diantaranya, sebagai Dinas pelayanan publik Kadis PUPR sudah melanggar UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam hal mendapatkan pelayanan informasi. Selain itu ketidakterbukaan tentang volume dan kualitas jalan yang sedang dibangun Kadis PUPR dan Kontraktor Pelaksana CV Linjuang Sakti telah melanggar UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Selanjutnya apabila Kadis PUPR dan Kontraktor Pelaksana CV Linjuang Sakti sengaja menyembunyikan informasi volume dan mutu jalan yang sedang dibangun dengan motif memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan tidak menjelaskan hasil dari Dana yang dikucurkan sebanyak Rp.Rp.699.087.000 maka mereka telah melanggar UU No. No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta beberapa undang-undang lainnya mulai dari proses tender sampai proyek ini selesai atau PHO.

Dari pantauan Journalist.ID di lapangan terlihat pengerjaan dan manajemen proyek jalan ini dilakukan secara suka-suka saja tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang melewati jalan ini, pada hal jalan yang sedang dibangun ini adalah jalan utama yang dilewati oleh masyarakat dan anak-anak sekolah untuk aktifitasnya sehari-hari.

Masyarakat sangat berharap Bupati bisa mengevaluasi kinerja Dinas PUPR dan semua proyek pembangunan yang dilaksanakan secara komprehensive sehingga bisa memuaskan kebutuhan masyarakat dan jauh dari jeratan hukum di kemudian hari.(Adi)

 

  • Whatsapp

Index Berita