Dua Oknum Guru di Kab. Lima Puluh Kota Berijasah Palsu, Pihak Kampus Pastikan Tidak Pernah Terbitkan Ijazah Alizardi dan Indrawati

INDONESIASATU.CO.ID:

LIMAH PULUH KOTA - Dua orang oknum guru Sekolah Dasar yang terdaftar sebagai PNS/ASN dibawah naungan Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota, diduga telah mempergunakan ijazah palsu untuk kepangkatannya sejak tahun 2012. Menurut keterangan dari narasumber yang enggan disebutkan namanya bahwa masing masing oknum guru yang bernama Alizardi dengan nomor data kepegawaian NUPTK 1151745649200013 dan nomor NRG 121272278017, adalah guru yang mengajar di SDN 02 Taeh Bukik, jorong Bukik Tapuang kecamatan Payakumbuh kab. Limapuluh Kota, yang sebelumnya mengajar di SDN 01 Sialang, kecamatan Suliki Kab.Limapuluh Kota. Dan Indrawati dengan NUPTK 9155753655300003 serta NRG 151272157025, adalah sebagai pengajar di SDN 02 Situjuah Ladang Laweh, jorong Ateh Ladang Laweh kec. Situjuah Limo Nagari Kab.Limapuluh Kota, yang sebelumnya pernah mengajar di SDN 02 Tungka, Kab.Limapuluh Kota. "Ijazah yang mereka gunakan berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ahlussunnah Bukittinggi, yang terbit sekitar tahun 2011 dan 2012 silam." kata narasumber tersebut kepada Minggu(15/10).

Terungkapnya masalah ini berawal dari kedatangan yang bersangkutan ke kampus STIT Ahlussunnah guna melegalisir ijazah tersebut. "Sebenarnya informasi ini awalnya hanya diketahui oleh pihak kampus saja, namun dalam kasus ini, dua buah ijazah ditemukan dengan kejadian yang sama hingga bocor keluar. Dan tentu banyak pihak pihak yang merasa dikecewakan dengan kredibilitas kampus yang tercoreng gara gara ulah oknum guru tersebut." imbuh narasumber tersebut.

Nelly Izmi, ketua STIT Ahlussunnah Bukittinggi, ketika dikonfirmasi tentang dugaan ijazah palsu tersebut membenarkan kejadian itu. Namun dirinya membantah bahwa bukan pihak kampus yang mengeluarkan ijazah oknum guru tersebut.

"Memang kita akui itu, tapi ijazah yang bernama Alizardi dan Indrawati bukanlah ijazah yang berasal dari kampus ini. Karena menurut catatan kami, kedua orang ini belum pernah kami wisudakan."terang Nelly. Lebih lanjut lagi ujarnya, Indrawati memang pernah terdaftar sebagai mahasiswi BP 2010 dikampus ini, namun hanya satu semester saja, sementara Alizardi tidak pernah sama sekali terdaftar sebagai mahasiswa di kampus ini. Melalui surat resmi, hal ini sudah kita konfirmasikan kepada dinas terkait, mengingat dan menimbang bahwa mereka terdaftar sebagai guru PNS didaerahnya, maka kami pastikan ijazah Strata Satu (S1)nya adalah palsu dan pihak kampus tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama mereka berdua, jelas Nelly. 

"Untuk sementara waktu, semua kita serahkan kepada pemda termasuk sanksi yang diberikan buat mereka. Namun jika berlanjut ke ranah hukum kita siap jadi saksi dan kemungkinan kami pertimbangkan juga untuk ikut melaporkan atas perbuatan mereka ke penegak hukum."tegasnya. 

Tapi,hal yang berbeda diungkapkan oleh Alizardi.Menurut pengakuannya bahwa mengenai terbitnya ijazah tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak kampus. "Ada oknum yang membantu saya dari pihak kampus. Pokoknya ijazah itu sudah keluar walau saya tidak tau persis bagaimana terbitnya ijazah tersebut.Dan saya mohon jangan ganggu saya, saat ini saya berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan pihak kampus." kilah Alizardi kepada awak media.

Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh Aneta Budi Putra,Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab.Limapuluh Kota," Kami memang telah menerima surat pemberitahuan dan dinas pendidikan dan kebudayaan telah menindaklanjuti masalah ini.Kita tunggu saja hasilnya."tutur Aneta.

Hampir senada,Indrawati selaku kadis pendidikan dan kebudayaan Kab.Limapuluh Kota berkata, "Kita sudah mendapatkan surat lanjutan dari BKPSDM guna menelusuri dugaan penggunaan ijazah palsu dalam persamaan ijazah untuk kenaikan pangkat, yang dilakukan oleh Alizardi dan Indrawati. Surat itu ditembuskan ke kita dengan dua format yaitu atas nama Alizardi, nomor surat STIT-Ahls /KPW.VI/116/2017 dengan nomor induk/NIMKO:09.2251/S1.VI.3.09.038 dan Indrawati, nomor surat STIT-Ahls /KPW.VI/117/2017 dengan nomor induk/NIMKO:10.2267/S1.VI.3.10.038. Kami sudah membentuk tim lintas institusi berdasarkan aturan tentang kepegawaian yg bertujuan mengkaji serta memverifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan. Dan saat ini tim telah mengambil point-point yang nantinya akan dilaporkan ke Majelis Pertimbangan Pegawai.Tapi kalau soal apakah mereka nanti dituntut secara pidana, itu bukan wewenang kami. Kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum."pungkas Indrawati yang kebetulan punya nama yang sama dengan oknum guru yg bermasalah tersebut. (Dwi/tim)

  • Whatsapp

Index Berita